19
Feb
2019

Aspek Perpajakan Pada Yayasan1

A. Subjek Pajak

Di dalam Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Yayasan termasuk dalam subjek pajak.

 

B. Wajib Pajak

Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Apabila Yayasan tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagai contoh, yayasan bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain.

Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban yayasan sama dengan bentuk usaha lain, kecuali hal-hal khusus yang diatur sendiri. Hal umum yang perlu diperhatikan yayasan dan organisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

  1. Mendaftar sebagai wajib pajak dan memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan utama, karakteristik yayasan. Hal ini untuk memastikan jenis pajak yang menjadi kewajiban kita.
  2. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan ini dijalankan apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai UU PPN.
  3. Menyelenggarakan pembukuan sesuai kaidah pembukuan yang berlaku. Dalam menghitung penghasilan netto diperkenankan mengurangkan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha (perhatikan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 UU PPh). Penyusutan/amortisasi juga bisa menjadi faktor pengurang (perhatikan pasal 11 dan 11A UU PPh).
  4. Yayasan atau organisasi nirlaba tidak serta merta dapat menikmati berbagai fasilitas pengecualian oleh undang-undang perpajakan jika tidak memenuhi kriteria. Sebagai contoh, sebuah “Yayasan” yang tidak mengindahkan undang-undang tentang Yayasan tentu saja berdampak bahwa “Yayasan” menjadi sekadar nama bukan sebagai bentuk usaha dan diperlakukan sebagaimana perusahaan pada umumnya.

PBB tidak dikenakan terhadap objek pajak yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

 

C. Sumber Penghasilan Yayasan

Penerimaan yayasan dapat dibedakan menjadi:

  • penerimaan yang bukan objek pajak; dan
  • penerimaan yang merupakan objek pajak.

Penghasilan yang bukan objek pajak yayasan2 adalah:

  • Bantuan atau sumbangan;
  • Harta hibahan yang diterima yayasan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak pihak yang bersangkutan;
  • Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah tedaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Penghasilan yayasan yang merupakan objek pajak3 adalah:
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan kegiatan atau jasa;
  2. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;
  3. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  4. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;
  5. Pembagian keuntungan dari kerja usaha.
D. Kewajiban Perpajakan Yayasan

Kewajiban perpajakan Yayasan adalah sebagai berikut:

  1. SPT Masa untuk pemotongan bulanan yaitu ps 21, 23, 26 dan 4(2);
  2. SPT Tahunan PPh Badan 1771;
  3. Jika terdapat sumbangan yang diterima oleh yayasan dan merupakan objek pajak maka Yayasan berkewajiban melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan 1771;
  4. Jika suatu yayasan mempunyai peredaran usaha diatas Rp.4.800.000.000,00 dalam setahun maka yayasan dapat dikenakan PPh Pasal 25/29 Badan dengan tarif sebesar 25% x Penghasilan Kena Pajak. Jika Yayasan dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka atas peredaran usahanya, yayasan dikenakan PPh final dengan tarif pajak sebesar 0,5% x Peredaran Bruto.

 

E. Pengurang Penghasilan Bruto

Dalam menghitung total penghasilan Yayasan, pada yayasan dapat diberikan pengurang penghasilan bruto, yaitu:

  • Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelnggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU no 36 tahun 2008 tentang PPh;
  • Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.

 

F. Kewajiban pembukuan dan penyampaian SPT

Yayasan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan seusuai dengan ketentuan dalam pasal 28 UU KUP beserta aturan pelaksanaannya serta wajib menyampaikan SPT tahunan dan SPT masa PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

G. Perlakuan PPh Badan atas Yayasan Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa sisa lebih yang diterima atau diperoleh (laba neto kena pajak) sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang membidanginya dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut4.

Sisa lebih yang dimaksud adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi denganpengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba. Biaya operasional sehari hari yang dimaksud adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan selain penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri.

Penanaman kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan meliputi:

  • Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
  • Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpusatakaan;
  • Pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada dilingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.

Yayasan yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wajib membuat:

  1. Pernyataan bahwa:
    a. Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
    b. Sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang merupakan lampiran dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih;
  2. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun
  3. Laporan mengenai penyediaan dan pengguanaan sisa lebih dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dala lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.

1 Dasar Hukum Pajak Yayasan:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.03/2009 tentang sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian & pengembangan dikecualikan dari objek pajak
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ.4/1995 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi Yayasan atau organisasi sejenis.
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 39/PJ.4/1995 tentang Penyuluhan Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan atau sejenis lainnya.
  5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
  6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

2 UU no 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 4 ayat (3).

3 UU no 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 4 ayat (1).

4 PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

 

DOWNLOAD ARTIKEL

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...